Penyempurnaan Regulasi

Dengan populasi hanya 51 juta penduduk, Korea Selatan saat ini adalah pasar kedelapan terbesar di dunia untuk pendapatan rekaman musik menurut The International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), organisasi non-profit yang menaungi label rekaman di seluruh dunia. Jumlahnya lebih besar dari China dan India, negara yang menjadi surga pembajakan.

Data dari Korean Foundation for International Cultural Exchange sebagaimana dikutip Bloomberg Businessweek menunjukkan diplomasi budaya lewat Hallyu menyumbang lebih dari 1 triliun won untuk Produk Domestik Bruto tahun 2016, termasuk lisensi dan pemasaran produk.  Apakah industri musik Indonesia bisa memberikan sumbangan serupa?

Industri musik Indonesia sebetulnya punya momen bagus pasca krisis ekonomi tahun 1997 silam. Saat daya beli masyarakat menurun, band-band seperti Dewa 19, Sheila On 7, Jamrud, hingga Peterpan justru mampu membukukan penjualan album fisik resmi diatas angka satu juta kopi. Kesuksesan mereguk angka penjualan dibarengi dengan tur panjang keliling Indonesia yang pada gilirannya menggerakkan sektor ekonomi lain.

Sayang, pemerintah lambat menangkap momentum ini. Pada saat yang sama, Korea Selatan menyiapkan sektor industri kreatif sebagai sektor penting setelah melihat kegagalan ekonomi yang bergantung pada konglomerasi besar. Presiden Korea Selatan saat itu,  Kim Dae-Jung mendorong pertumbuhan sektor musik, film, dan video game dengan memberikan insentif berupa potongan pajak serta pendanaan. Pada tahun 2007, Pemerintah Korea Selatan membenahi aspek legal dengan mengharuskan provider layanan internet untuk menyaring muatan illegal sesuai permintaan dari pemegang hak cipta. Bagaimana dengan di Indonesia?