Garis hidup membawa Anang Hermansyah dari sudut Gang Potlot ke sebuah kursi empuk di Senayan. Sejak terpilih pada Pemilihan Umum 2014 lalu, Anang kini duduk sebagai anggota Komisi X DPR RI yang membawahi bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, dan perpustakaan. Bagi vokalis Kidnap ini, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum bisa dijadikan sebagai pegangan pelaku industri musik. “UU Nomor 28 Tahun 2014 bukan UU Musik karena isinya tidak mengakomodir aspek performa dan mekanikal,” jelas Anang seperti dikutip dari laman WikiDPR.

Bagi vokalis Kidnap ini, UU Permusikan akan memberi amanat ke pemerintah untuk keseriusan pengembangan industri musik. Salah satunya terkait sektor pendanaan industri musik untuk membangun diplomasi budaya, hal yang menimbulkan masalah klasik setiap memberangkatkan delegasi Indonesia ke festival musik berkelas dunia. “Ada pegangannya untuk  memberikan pendaaan, misalnya mengirimkan Raisa ke ajang internasional. Nanti akan kembali lagi ke negara dalam bentuk royalti. Negara bisa memberikan penyertaan modal di sektor musik, tidak melulu di infrastruktur,” ungkap Anang saat diwawancara angsung oleh Pop Hari Ini.

UU Permusikan, lanjut Anang, juga akan mengatur perihal standar kesejahteraan musisi, seperti honorarium dan jam kerja.  “Di Indonesia tidak ada standar profesi yang mengatur jam kerja, upah yang layak, dan tunjangan hari tua untuk profesi musisi. Juga belum ada serikat pekerja musik. Hal ini perlu ditata, tidak bisa hanya dengan UU yang ada seperti UU Tenaga Kerja,” ujarnya. Anang, yang tercatat sebagai  pendiri portal musik IM:port (Independent Music Portal) bersama Abdee Negara dan Kepala BEKRAF saat ini, Triawan Munaf, berharap UU Permusikan ini bisa membuat Indonesia bisa lebih memainkan peran untuk pengembangan sektor intellectual property. “Paling tidak untuk menghapus ungkapan musisi tidak punya masa depan cerah,” tutupnya. 

____