Mengurai Benang Kusut Industri Musik Indonesia

• Mar 29, 2018

Momentum peringatan Hari Musik Nasional pada tahun ini ditandai dengan dua hal yang bertolak belakang.  Di tanggal kelahiran W.R Supratman, komponis pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, tersebut Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) mengeluarkan klarifikasi perihal dukungan keberangkatan Efek Rumah Kaca ke South by Southwest (SXSW) 2018 di Austin, Texas, Amerika Serikat.

Klarifikasi ini adalah jawaban resmi dari BEKRAF mengenai dari polemik pendanaan keberangkatan kelompok pop minimalis tersebut sebagai delegasi Indonesia. Kesepakatannya baru tercapai selang tiga hari kemudian. Pada 12 Maret, Efek Rumah Kaca menyatakan tetap berangkat ke Austin dengan dana yang mereka upayakan sendiri. Sementara BEKRAF tetap dengan pernyataan bahwa ada aturan keuangan pemerintahan yang tidak bisa dilanggar.

Kejadian ini kontras dengan apa yang terjadi di Ambon. Pada tanggal tersebut, para pemangku kepentingan di industri musik Indonesia duduk satu meja memetakan potensi dan problem di industri musik lewat Konferensi Musik Indonesia yang hasilnya adalah Deklarasi Konferensi Musik Indonesia yang dibacakan oleh ketua Konferensi Musik Indonesia, Glenn Fredly. Sebagai informasi, konferensi tersebut juga dihadiri oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani yang menjadi pembicara kunci mewakili unsur pemerintah selain Kepala BEKRAF, Triawan Munaf dan anggota DPR, Anang Hermansyah.

Kenyataan ini seperti menunjukkan industri musik Indonesia masih belum beres dengan pekerjaan rumahnya sendiri, terutama sejak industri musik masuk jadi sub-sektor dalam pengembangan ekonomi kreatif nasional pada tahun 2009 silam.


Minimnya Kontribusi

Laporan Kompas pada 19 Maret lalu menunjukkan meski musik  industri yang cukup menjanjikan dalam ekonomi kreatif, angka ekspor subsektor musik dalam kurun waktu 2010-2016 justru menunjukkan tren yang fluktuatif. Sementara data riset BEKRAF dan Badan Pusat Statistik menunjukkan industri musik hanya memberi kontribusi tak lebih dari 1 persen, hanya 0,47 persen, ke Produk Domestik Bruto Indonesia dari sektor ekonomi kreatif.

Dengan kenyataan seperti ini akankah visi pengembangan industri musik nasional 2015-2019, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pengembangan Industri Musik Nasional yang disusun oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yakni terciptanya industri musik yang berdaya saing, kondusif dan dinamis sebagai landasan yang kuat untuk pengembangan ekonomi kreatif Indonesia¸akan mudah dicapai?

“Kita terlewat dalam membangun ekosistem musik yang bisa membuat industri ini berkembang dan berkelanjutan,” kata Glenn Fredly. Solois ini dalam beberapa tahun terakhir ini sibuk dengan #MusikBagus, program rutin yang melakukan berbagai kegiatan, mulai pameran, konser, hingga diskusi mengenai kondisi terkini musik Tanah Air. Menurut Glenn, aspek pengelolaan dan perindungan menjadi hal yang selama ini diabaikan dalam membangun mata rantai berkelanjutan dari sebuah ekosistem musik.

Glenn, yang memulai karir profesionalnya sebagai vokalis Funk Section besutan Chris Kayhatu dan Mus Mujiono, mengingat era rekaman fisik yang disebutnya sebagai “sebuah kejayaan industri rekaman”. “Penjualan fisik masih jadi pemasukan signifikan, namun saat masuk era digital ada perubahan signifikan yang akhirnya mempengaruhi penjualan musik,” jelasnya. Menurutnya, peralihan industri tadi tidak disertai pengelolaan serta perlindungan karya cipta yang masih rendah akhirnya berpengaruh pada pemasukan ke negara juga.

Keluarnya UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjadi tonggak  keseriusan pemerintah menjamin hak-hak intelektual musisi di industri yang terus berkembang ini. Beberapa hal penting adalah perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang, pembatasan bentuk jual putus, dibentuknya Lembaga Manajemen Kolektif untuk menghimpun dan mengelola royalti, serta dapat digunakannya hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia. Namun peraturan yang di atas kertas ideal ini tentunya harus dibarengi dengan kemampuan pihak-pihak terkait untuk melakukan penindakan hukum secara optimal. “Keberadaan UU Hak Cipta ini berada di aspek perlindungan dan pemanfaatan karya cipta serta sifatnya tidak spesifik ke musik saja,” ujar Glenn.

Menurut Glenn, yang menjadi diskursus bersama adalah sistem tata kelola dalam musik sebagai sebuah industri. “Untuk menjadi industri musik yang berkelanjutan harus ada sebuah aturan main atau sistem yang bisa membuat ekosistem musik ini nantinya terkelola, terlindungi dan berkelanjutan dan sampai hari ini kita belum ada aturan mainnya.” Untuk itu dirinya lewat Kami Musik Indonesia mengajukan draft Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan yang diajukan dalam audiensi dengan Badan Legislasi DPR RI pada bulan Juni tahun 2017 lalu.

Dalam rapat yang juga diikuti kalangan pelaku industri musik seperti vokalis Nidji Giring Ganesha, rapper Young Lexx, sampai pengamat musik Bens Leo ini, seluruh fraksi di Badan Legislasi sepakat mendukung masuknya RUU tentang Permusikan dalam Program Legislasi Nasional  (Prolegnas) Jangka Menengah 2015-2019 dan Prolegnas Perubahan RUU Prioritas Tahun 2017 sebagai RUU Usul Inisiatif Anggota. “Harus ada terobosan dan kesadaran kolektif dari ekosistem musik, pemerintah, dan sektor finansial untuk membuat industri musik kita bisa bergerak maju dan bersaing di era global hari ini,” tukas Glenn.

Salah kaprah kontribusi

Dikenal sebagai eksponen musik bawah tanah lewat karier bermusiknya sebagai gitaris Puppen, Robin Malau melihat ada kesalahan dalam melihat poin kontribusi industri musik. “Bagaimana bisa sebuah sektor yang selalu dimisinterpretasi, tiba-tiba diminta membuktikan kontribusinya terhadap ekonomi signifikan?,” ungkapnya.

“Perspektifnya sudah salah,” jelas Robin. Bagi Robin, yang sejak tahun 2016 terlibat dalam proyek pengembangan ekosistem musik lewat bendera Wali Kota Musik dan bertindak sebagai Deputy of Chairman for Marketing and Networking di  jaringan Indonesia Creative Cities Network, selama ini industri musik hanya dilihat aspek bisnisnya semata. “Tidak adil, yang dihitung hanya angka penjualan album sementara musik ada dimana-mana. Bagaimana dengan pengaruhnya terhadap kualitas hidup manusia, misalnya?”

Robin mengungkapkan saat ini badan internasional seperti Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) sudah memasukkan musik sebagai alat untuk mencapai Sustainable Development Goals 2030. “Setidaknya tiga badan PBB yakni United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UN-HABITAT, dan United Nations Industrial Development Organization sudah on-board.” Robin melihat pemerintah pusat belum serius menata ekosistem musik dan sejauh ini baru mengejar aspek pendapatan dari pajak. “Ekosistem dalam pengertian ekologi komplitnya sebagai  penggerak ekonomi regional dan lokal.”

Hal inilah yang memunculkan gagasan kota musik. Kata itu awalnya untuk menamakan kota Nashville di Amerika Serikat. Di sana, ekonomi musik bisa tumbuh dan berkembang. Kesuksesan mengelola ekosistem di kota yang dikenal dengan musik folk khas Amerika tersebut ternyata terbukti berpengaruh pada keadaan sosial, politik, budaya dan ekonominya. “Salah satu  indikator kota musik adalah mampu membuat ekosistem seimbang dan memberi berkesempatan kepada stakeholder untuk mencari nafkah,” ungkap Robin.

Rpbin menuliskan lima pilar yang perlu dibangun untuk menciptakan ekosistem musik di Indonesia. Pilar pertama adalah Musisi dan Komunitas itu sendiri, tanpa musisi, tidak ada musik. Kedua adalah Infrastruktur, yang mencakup gedung, pendanaan, teknologi dan lain sebagainya. Ketiga adalah Proses Belajar, termasuk pendidikan musik, kurikulum, perpustakaan dan lain sebagainya. Keempat adalah Pengembangan Industri, aspek ini termasuk pengembangan bisnis, cara-cara monetisasi, distribusi dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah Sosial dan Budaya; yaitu toleransi, sikap dan perilaku, sejarah, karakter dan sebagainya.

“Tugas pemerintah sebagai otoritas adalah buat peraturan yang memudahkan musik berkembang. Dampaknya luas. Kemana-mana.”

Penyempurnaan Regulasi

Dengan populasi hanya 51 juta penduduk, Korea Selatan saat ini adalah pasar kedelapan terbesar di dunia untuk pendapatan rekaman musik menurut The International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), organisasi non-profit yang menaungi label rekaman di seluruh dunia. Jumlahnya lebih besar dari China dan India, negara yang menjadi surga pembajakan.

Data dari Korean Foundation for International Cultural Exchange sebagaimana dikutip Bloomberg Businessweek menunjukkan diplomasi budaya lewat Hallyu menyumbang lebih dari 1 triliun won untuk Produk Domestik Bruto tahun 2016, termasuk lisensi dan pemasaran produk.  Apakah industri musik Indonesia bisa memberikan sumbangan serupa?

Industri musik Indonesia sebetulnya punya momen bagus pasca krisis ekonomi tahun 1997 silam. Saat daya beli masyarakat menurun, band-band seperti Dewa 19, Sheila On 7, Jamrud, hingga Peterpan justru mampu membukukan penjualan album fisik resmi diatas angka satu juta kopi. Kesuksesan mereguk angka penjualan dibarengi dengan tur panjang keliling Indonesia yang pada gilirannya menggerakkan sektor ekonomi lain.

Sayang, pemerintah lambat menangkap momentum ini. Pada saat yang sama, Korea Selatan menyiapkan sektor industri kreatif sebagai sektor penting setelah melihat kegagalan ekonomi yang bergantung pada konglomerasi besar. Presiden Korea Selatan saat itu,  Kim Dae-Jung mendorong pertumbuhan sektor musik, film, dan video game dengan memberikan insentif berupa potongan pajak serta pendanaan. Pada tahun 2007, Pemerintah Korea Selatan membenahi aspek legal dengan mengharuskan provider layanan internet untuk menyaring muatan illegal sesuai permintaan dari pemegang hak cipta. Bagaimana dengan di Indonesia?

Garis hidup membawa Anang Hermansyah dari sudut Gang Potlot ke sebuah kursi empuk di Senayan. Sejak terpilih pada Pemilihan Umum 2014 lalu, Anang kini duduk sebagai anggota Komisi X DPR RI yang membawahi bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga, dan perpustakaan. Bagi vokalis Kidnap ini, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum bisa dijadikan sebagai pegangan pelaku industri musik. “UU Nomor 28 Tahun 2014 bukan UU Musik karena isinya tidak mengakomodir aspek performa dan mekanikal,” jelas Anang seperti dikutip dari laman WikiDPR.

Bagi vokalis Kidnap ini, UU Permusikan akan memberi amanat ke pemerintah untuk keseriusan pengembangan industri musik. Salah satunya terkait sektor pendanaan industri musik untuk membangun diplomasi budaya, hal yang menimbulkan masalah klasik setiap memberangkatkan delegasi Indonesia ke festival musik berkelas dunia. “Ada pegangannya untuk  memberikan pendaaan, misalnya mengirimkan Raisa ke ajang internasional. Nanti akan kembali lagi ke negara dalam bentuk royalti. Negara bisa memberikan penyertaan modal di sektor musik, tidak melulu di infrastruktur,” ungkap Anang saat diwawancara angsung oleh Pop Hari Ini.

UU Permusikan, lanjut Anang, juga akan mengatur perihal standar kesejahteraan musisi, seperti honorarium dan jam kerja.  “Di Indonesia tidak ada standar profesi yang mengatur jam kerja, upah yang layak, dan tunjangan hari tua untuk profesi musisi. Juga belum ada serikat pekerja musik. Hal ini perlu ditata, tidak bisa hanya dengan UU yang ada seperti UU Tenaga Kerja,” ujarnya. Anang, yang tercatat sebagai  pendiri portal musik IM:port (Independent Music Portal) bersama Abdee Negara dan Kepala BEKRAF saat ini, Triawan Munaf, berharap UU Permusikan ini bisa membuat Indonesia bisa lebih memainkan peran untuk pengembangan sektor intellectual property. “Paling tidak untuk menghapus ungkapan musisi tidak punya masa depan cerah,” tutupnya. 

 

____

Penulis
Fakhri Zakaria
Penulis lepas. Baru saja menulis dan merilis buku berjudul LOKANANTA, tentang kiprah label dan studio rekaman legendaris milik pemerintah Republik Indonesia dalam lima tahun terakhir. Sehari-hari mengisi waktu luang dengan menjadi pegawai negeri sipil dan mengumpulkan serta menulis album-album musik pop Indonesia di blognya http://masjaki.com/

Eksplor konten lain Pophariini

Eksistensi Sebuah Band oleh Ramadhista Akbar (Nidji)

Ada begitu banyak faktor yang menyebabkan sebuah band untuk berhenti berkarya ataupun bubar. Gitaris Nidji, Ramadhista Akbar mengulasnya.

Mau Tau Banget?: Mentor Interview – Sarah Deshita

Selamat datang kembali di edisi kedua dari Mentor Interview! Sekilas mengenai Mentor Interview, kami berkeliling menemui nama-nama yang sudah tidak asing lagi di industri musik Indonesia saat ini. Nama-nama yang kami temui, mempunyai keahliannya …