RUU PKS Diusulkan Ditarik, Musisi Geram

268

Belakangan ini, isu-isu terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) kembali ramai dibicarakan. Sebenarnya, isu ini sudah seringkali dibahas dalam rentang waktu beberapa tahun ke belakang. Isu tersebut tidak terlupakan, namun menjadi hangat kembali dalam beberapa hari ini.

Penyebabnya? Tentu saja akibat usulan ditariknya RUU PKS dari daftar Prolegnas Prioritas 2020. Keadaan semakin menyebalkan dengan munculnya statement dari Wakil Ketua Komisi VII, Marwan Dasopang, yang berujar bahwa pembahasan mengenai RUU PKS saat ini sulit dilakukan.

“Saya dan teman-teman di Komisi VIII melihat peta pendapat para anggota tentang RUU PKS masih seperti (periode) yang lalu. Butuh ekstra untuk melakukan lobi-lobi,” tutur Marwan sebagaimana yang dikutip dari Kompas.com

Akibat ditariknya RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 dan juga munculnya statement ‘sulit’ tersebut sontak membuat banyak pihak geram.

Tentunya ini menjadi sebuah kemunduran besar dan juga kekecewaan, mengingat jika RUU PKS semestinya bisa menjadi payung hukum bagi mereka yang mengalami kekerasan seksual dan juga sebagai bentuk perlindungan terhadap korban.

Kami berbincang singkat dengan beberapa nama dari industri musik lokal mengenai isu-isu terkait RUU PKS ini.

Yacko – Rapper dan akademisi di Unisadhuguna International College

Yacko / Foto: @kevinsssky

Bagaimana tanggapan anda mengenai RUU PKS yang belakangan ini isunya kembali naik dan ramai dibicarakan?

Kalau tanggapan saya sudah jelas ya, bahwa RUUPKS ini seharusnya tidak ditunda-tunda lagi, harus segera disahkan, karena memang sudah dari tahun 2014. Tapi, mendadak, dengan alasan COVID, tidak dijadikan prioritas kembali. Padahal RUU ini sering sekali dijadikan salah satu komitmen ataupun janji-janji dari calon presiden. Dan sementara. DPR itu tidak melihat urgensinya.

Padahal, kita tahu bahwa kekerasan seksual itu setiap tahunnya semakin meningkat, terutama pada perempuan dan pada anak, laki-laki pun juga bisa terkena, dan juga transpuan, transgender, semua. Memang kekerasan yang bisa terjadi pada siapa saja, dimana saja dan kapan saja.

Kita ngomongin pelecehan sampai kekerasan seksual. Jadi, wajar kalau misalnya teman-teman itu sekarang geram sekali, apalagi yang sudah dari dulu turun ke jalan, mengedukasi, create awareness, tapi harus memendam kemarahan. Apalagi dibilangnya ‘sulit’, kayak yang gampang banget ngomong sulit.

Padahal ya, mereka kan digaji untuk menjadi wakil rakyat untuk berpikir gitu, ya semua pasti sulit. Tapi, thats what they supposed to be doing, membuat sesuatu yang menjadi aspirasi rakyat lalu didengar kemudian diputuskan, tapi ini kok malah diputuskan bilangnya sulit. Lebih sulit mana, menjadi seorang korban? Penyintas? Yang traumanya gak hilang-hilang, yang banyak sekali kasus yang terjadi harus ditutupi oleh masyarakat sekitar, oleh keluarga sendiri karena malu, bukannya dilaporkan. Kalau dilaporkan pun, juga tidak ada payung hukumnya gitu. Jadi, ini benar-benar memang harus segera disahkan. Kalau misalnya memang tidak bisa di tahun 2020, harus di 2021, itu sudah wajib, gak bisa ditunda-tunda lagi.

Dan ini isunya harus naik terus, harus dibicarakan terus. Karena memang urgensinya tingkat tinggi. Hanya saja ya memang begitu, beratnya adalah karena kita di Indonesia itu sangat patriarki, dan itu yang sangat susah untuk dilawan. Susah, tapi bukan berarti tidak bisa.

RUU PKS ini dibutuhkan sebagai payung hukum terhadap korban, karena banyak sekali victim blaming, dimana yang disalahkan itu pakaiannya, perempuannya yang dibilang mengundang, pemerkosaan yang dibilangnya suka sama suka. Isu ini bukan kembali naik, tapi memang harus selalu dibicarakan sampai pada akhirnya ini disahkan.